Seorang pemuda di kota pelabuhan Aberdeen mengenakan highland dress, kostum tradisional Skotlandia.

Oleh Sergio Ramazzotti
Foto oleh Andrea Roversi

Freeedooom!

Teriakan yang menggetarkan itu keluar dari mulut William Wallace. Teriakan yang menjadi kata terakhirnya sebelum digantung, sekaligus pesan terakhirnya bagi saudara-saudara setanah airnya.

Kita ingat, semua itu hanya adegan klimaks dalam Braveheart, film kolosal keluaran 1995 yang disutradarai sekaligus dibintangi oleh Mel Gibson. Tapi Wallace bukan tokoh rekaan belaka. Dia benar-benar hidup dalam sejarah. Pada akhir abad ke-13, Wallace gigih bertempur melawan pasukan Edward I, Raja Inggris yang dijuluki “Hammer of the Scots.”

Sebuah mural di St. Andrews, kota pesisir di utara Edinburgh.

Benar-tidaknya Wallace memekikkan merdeka di ujung napasnya, para sejarawan masih berdebat. Tapi yang jelas perjuangannya membuahkan hasil usai perang selama enam dekade, Skotlandia sukses menyabet kemerdekaan, setidaknya hingga 1603. Berkat jasa-jasanya, Wallace, yang tewas dieksekusi pada 23 Agustus 1305, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sosoknya hidup dalam keabadian.

Hari-hari ini, kisah Wallace menarik disinggung kembali karena masih relevan dalam konteks kontemporer. Api kemerdekaan yang disulutnya belum benar-benar padam. Pada 2014, Skotlandia mengenang 700 tahun kemenangan Battle of Bannockburn melawan tentara Edward II, sebuah peristiwa monumental yang berbuntut pada kemerdekaan temporer Skotlandia. Pada 2014 pula, negara ini menggelar referendum untuk menentukan apakah mereka akan bercerai atau bertahan dalam pangkuan ibu pertiwi Britania Raya.

Produk kawin silang di masa lalu, sapi khas Skotlandia (Highland cattle) memiliki bulu lebat yang berguna menghadapi udara dingin.

Upaya menyabet kemerdekaan itu memang kandas. Sekitar 55 persen partisipan tak menghendaki perubahan. Tapi harapan akan Skotlandia yang berdaulat sejatinya masih bergaung. Apalagi kaum nasionalis kini memiliki amunisi baru untuk mengegolkan agendanya. Pada 2016, Britania menggelar referendum untuk menentukan status keanggotaannya di Uni Eropa. Secara nasional, suara mayoritas memilih Brexit. Tapi jika kita hanya menyoroti hasil perhitungan di Skotlandia, 62 persen partisipan ternyata berharap sebaliknya.

Sejak itu, politik dalam negeri Skotlandia kian ruwet. Sebagian politisinya mengupayakan referendum ulang pada 2019—keputusan yang ditentang oleh London. Tapi andaipun Skotlandia nanti sepakat memilih opsi merdeka, mereka tak otomatis bisa bergabung dengan Uni Eropa, sebab Skotlandia masih dipandang bagian sah dari Britania. Mungkin menyadari fakta itu, gagasan untuk memisahkan diri mengendur. Tak lama setelah Brexit, Skotlandia menggelar pemilu reguler di mana Scottish National Party, partai pengusung agenda kemerdekaan, justru kehilangan lebih dari 13 persen suara.

Tiga remaja di kota Oban menggelar pentas musik di alun-alun dengan mengenakan rok tradisional kilt.

Apa yang kira-kira dipikirkan Wallace jika melihat benang kusut politik itu? Bagaimana sang kesatria menyikapi sikap terbelah saudara-saudaranya? Ketika Britania dan Uni Eropa sudah pisah ranjang, Skotlandia masih kukuh ingin bergabung dengan keduanya, walau di saat yang sama sebagian warganya bergerilya untuk memisahkan diri dari Britania. Pertanyaan yang lebih mendasar, bagaimana kita memahami tabiat orang Skotlandia?

Menengok sejarah, hubungan diplomatik Skotlandia dan Inggris memang senantiasa diwarnai gejolak. “Musuh dari musuh saja adalah sahabat saya,” pameo ini berlaku untuk politik luar negeri Skotlandia di masa lalu. Negara ini dianggap sekutu oleh musuh Kerajaan Inggris. Di saat bersamaan, Skotlandia berupaya mencari bantuan dari Spanyol dan Prancis guna menggerogoti kekuasaan Inggris.

Tebing di tepian Pulau Hoy, bagian dari Kepulauan Orkney di utara Skotlandia.

Perang yang melibatkan aktor asing sempat pecah. Usai Ratu Mary dari Skotlandia dihukum mati pada 1587 atas titah Ratu Elizabeth I, Spanyol mengutus armada perangnya guna menggulingkan penguasa Tudor. Tapi Inggris tidak lantas tumbang. Sepeninggal Elizabeth I, singgasana justru diwariskan ke putra Ratu Mary, James, yang kemudian menyatukan mahkota pada 1603 sekaligus mengakhiri independensi Skotlandia.

Di bawah persatuan baru itu terdapat dua singgasana dan dua parlemen—sistem yang diberlakukan selama seabad, hingga akhirnya pada 1707 Skotlandia sepenuhnya menginduk pada Britania. Ada dua pemicunya: London merasa cemas dan belum 100 persen percaya pada tetangganya, dan di sisi lain, Skotlandia sangat membutuhkan dukungan ekonomi. Keduanya bersatu untuk mengatasi problem.

Seorang gadis cilik dan ayahnya berjalan-jalan di salah satu bukit di Kepulauan Skye.

Persatuan takhta antara Skotlandia dan Inggris memecahkan banyak problem institusional dalam pengurusan kawasan komersial bebas bea. Situasi itu bermanfaat dalam urusan bisnis, walau tidak serta-merta diterima secara kolektif. Skotlandia hidup dengan beban “religius”: menerima fakta mereka sekarang dipimpin oleh penganut Protestan. Selama satu setengah abad, hubungan diplomatik Skotlandia dan Inggris dinodai oleh ketidakstabilan sosial dan aksi kekerasan.

Kondisinya mulai membaik pada awal abad ke-19 ketika Skotlandia kian terintegrasi secara politik. Negara ini menjadi bagian dari agenda Kerajaan Inggris melebarkan sayap imperiumnya dan menaklukkan dunia hingga ke Timur Jauh. Setelah itu, Skotlandia terus digandeng (juga tergandeng) dengan Inggris dalam beragam kancah, mulai dari perang, ekspor-impor, hingga Olimpiade.

Bilik telepon umum teronggok di lahan antah-berantah di Desa Ullapool

Melihat riwayatnya, persatuan Skotlandia dan Inggris memang terasa dipaksakan. Pada hakikatnya, keduanya mengidap banyak perbedaan, mulai dari cara mengelola pendidikan, hukum, hingga aspek terkecil seperti dialek. Dengan menginduk pada Britania, tulis James O’Driscoll dalam Britain: The Country and its People, orang Skotlandia seperti “selalu memiliki sang liyan yang mengingatkan bahwa mereka sesungguhnya berbeda.”

Perbedaan itu pula yang menjelaskan hasil referendum 2016. Beberapa orang berspekulasi, keputusan Skotlandia menentang Brexit terpaut dengan kondisi geo-psikologi mereka, mulai dari tabiat, cuaca, lanskap, hingga selera desain bangunan.

Seorang peselancar di kota Thurso, pesisir utara Skotlandia.

Dalam reportasenya, The Guardian menemukan betapa orang Eropa merasa lebih kerasan di Edinburgh ketimbang di London. Pasalnya, di Skotlandia, sebagaimana lazimnya di Eropa, orang-orang tinggal di lantai-lantai yang berbeda di dalam flat, sementara di Inggris warga menetap di rumah-rumah yang bertetangga.

Kesimpulan senada ditarik oleh Robert Hodgart, pakar geografi perkotaan. Cara hidup orang Skotlandia, katanya kepada The Guardian, adalah “aspek visual yang mencolok dari kekhasan Skotlandia, yang membuat negara ini merasa lebih nyaman dengan Eropa.”

Seekor domba di mengarungi padang rumput Kepulauan Skye.

Hantu Wallace masih bergentayangan. Pekik merdeka dari mulutnya masih bergema. Tapi semangat konfrontatif itu bukan jawaban yang dibutuhkan saat ini. Demi meninggalkan kebuntuan politik, Skotlandia mungkin harus terlebih dulu “berintrospeksi.” Mereka harus mencermati kembali negaranya, harus memahami ulang tanah airnya. Jawaban untuk memahami masa depan Skotlandia mungkin tersimpan di lembah-lembahnya yang berkabut, hutan-hutannya yang renta, atau tebing-tebingnya yang ajek diterjang gelombang.

Tabiat orang Skotlandia tak bisa dipisahkan dari karakter alam negeri ini. Sifat mereka ditempa oleh cuaca yang tak ramah. Imajinasi kolektif mereka dibentuk oleh lanskap yang evokatif. Tawa dan tangis mereka lahir dari malam-malam yang dihabiskan di reruntuhan di Kepulauan Skye, atau di hari-hari yang dilewati di antara gang batu kelabu di Aberdeen. Siapa tahu, kalimat cibiran dari Raja Edward I dalam Braveheart mungkin ada benarnya: “Masalah Skotlandia adalah: negeri ini dipenuhi orang Skotlandia.”

Seorang musisi muda di kota Oban yang menekuni instrumen ikonis bagpipe.

Dipublikasikan perdana di majalah DestinAsian Indonesia edisi November-Desember (“Merdeka atau Introspeksi”).