Kiri-kanan: Cengkeh merupakan salah satu hasil perkebunan utama di Togean; salah satu desa di Togean.

Dalam laporan lainnya, Conservation International menarik kesimpulan yang lebih angker: karang Togean terancam hancur total dalam lima hingga 10 tahun lagi. Saya kutip sepenggal catatannya: “Minoritas warga (sekitar 15 persen) menerapkan cara-cara destruktif. Praktik ini akan berujung pada kehancuran perikanan karang dan mengancam kelangsungan hidup 30 ribu warga.”

Laporan-laporan getir itulah yang agaknya mendesak pemerintah menerbitkan SK Taman Nasional Togean pada 2004. Sayangnya, setelah 11 tahun, eksekusinya masih terkatung-katung, dan dunia pun meradang. Belum lama lembaga Change.org menyebarkan petisi yang memprotes eksploitasi laut, penggunaan dinamit, dan tak jelasnya status taman nasional. Destinasi selam ini sepertinya terancam meredup sebelum benar-benar bersinar.

Dari Malenge, saya kembali mengarungi laut dan melewati pulau-pulau hijau yang menyerupai cangkang penyu. Togean terdiri dari 56 pulau dan perahu adalah alat transportasi satu-satunya. Di pulau-pulau yang lebih terpencil, di mana sinyal telepon raib total, perahu berperan lebih vital sebagai penghubung tali silaturahmi. Togean kadang mengingatkan saya tentang timpangnya pembangunan di negeri ini. Saat remaja di Jakarta mengeluhkan payahnya sinyal 4G, warga di sini mesti menerjang ombak untuk sekadar menyapa sanak famili.

“Warga umumnya setuju dengan kehadiran taman nasional, tapi sistem zonasi yang digunakan kurang tepat,” ujar Saiful Amin, manajer sebuah penginapan di utara Togean. “Zona mencari ikan terlalu jauh. Nelayan di sini mencari ikan dengan cara tradisional. Mereka tak punya perahu untuk berlayar jauh, dan biaya bahan bakar terlalu mahal.”

Saiful mungkin terlalu emosional. Barangkali dia kurang paham bahwa alam begitu rapuh di hadapan manusia. Untuk merawat lingkungan, aturan harus tegas. Sistem zonasi mesti diterapkan.

Tapi Saiful melihat di situlah letak masalahnya. Dia menilai penggagas taman nasional gagal memotret realitas dengan bijak. Nelayan bukanlah kaum yang anti-konservasi. Nelayan dan alam bisa hidup berdampingan.

Dari 37 desa di Togean, 29 di antaranya terjerembap dalam kategori miskin. Bagi Saiful, mempersulit akses nelayan mencari ikan hanya akan membuat hidup warga kian runyam. “Pemerintah tidak bisa begitu saja mengusir nelayan,” katanya penuh gerutu, “karena yang jadi masalah sebenarnya adalah dinamit dan sianida.”

Saya meninggalkan Saiful dengan membawa semua keluhnya. Langit beranjak sore. Dari atas perahu, Togean kini terlihat seperti gadis cantik yang diperebutkan, tapi tak pernah didengar isi hatinya. Peneliti berdatangan ke sini untuk melacak satwa dan memberinya nama-nama yang aneh. Turis dari negeri-negeri yang jauh menyelam di antara ikan. Tapi, di saat yang sama, alam kian rusak dan warga mesti berjuang demi sesuap nasi. Di Togean, surga dan nestapa sepertinya berpelukan di bawah selimut yang sama.

Resistensi warga terhadap ide taman nasional adalah dilema klasik. Banyak orang hidup dengan cara-cara lama, jauh sebelum slogan-slogan konservasi diboyong oleh LSM. Tidak mudah mengubah tradisi bermodalkan selembar surat, apalagi saat realitas di lapangan memperlihatkan bahwa hidup tak menawarkan banyak pilihan.

Mungkin itulah yang membuat sosok Saiful bergema: dia menawarkan pilihan. Tiga tahun silam, dia dan rekan-rekannya mendirikan LSM Everto (Everybody for Togean). Mereka menebar keranjang sampah dan mencetak buku tentang pentingnya merawat lingkungan. Suatu kali, mereka menggelar perburuan sejenis bintang laut yang gemar merusak karang. Hewan berkulit durian ini mewabah karena predator utamanya, ikan Napoleon, menyusut akibat penangkapan berlebih.