Pesta pembukaan lapangan olahraga yang biayanya bersumber dari donasi warga diaspora.

Oleh Cristian Rahadiansyah

Apakah layak mengorbankan kedamaian demi mengejar status? Di Nagorno-Karabakh, tak ada jawaban tunggal.

Setelah Uni Soviet runtuh, sejumlah kawasan memereteli tirai besi yang dulu memenjarakan mereka dengan teror dan dogma. Di banyak tempat, tokoh revolusi bermunculan untuk merumuskan identitas baru, menetapkan tapal batas baru, melahirkan negara-negara baru. Nagorno-Karabakh ikut serta dalam gelombang separatis tersebut, tapi nasibnya kini masih terkatung-katung.

Nagorno-Karabakh, sebuah negara tanpa pantai di Kaukasus, mengumandangkan kemerdekaannya pada 1991. Pemerintah republik lalu disusun, paspor dicetak, dan presiden dilantik. Tapi, setelah 23 tahun berlalu, dunia masih enggan mengakuinya. Ibarat memiliki ijazah dari kampus yang tak terdaftar, proklamasi mereka berakhir sebagai naskah keramat. Di abad modern ini, kemerdekaan bukan sekadar pencapaian, tapi juga kesepakatan. Sayangnya, kali ini, ada banyak pihak yang tak sepakat.

Sempat menjadi gudang senjata Azerbaijan, Katedral Ghazanchetsots berubah jadi objek wisata.

Nagorno dalam bahasa Rusia berarti “pegunungan,” sedangkan Karabakh dipetik dari bahasa Persia dan bermakna “kebun hitam.” Tapi penduduk di sana lebih suka memakai nama kuno negara mereka, Artsakh. Tahun lalu, mereka merayakan 200 tahun Pakta Gulistan, di mana Nagorno-Karabakh menjadi kawasan Suku Armenia pertama yang bergabung dengan Kekaisaran Rusia.

Pergeseran garis-garis perbatasan telah merombak konstelasi tersebut. Secara geografis, Nagorno-Karabakh kini berada di dalam rahim Azerbaijan, negara kaya minyak yang berpopulasi mayoritas Muslim. Namun, secara demografis, Nagorno-Karabakh didominasi warga Kristen Armenia, fakta yang memicu ambisi Armenia untuk mencaploknya. Isu agama, suku, dan sejarah memanaskan pertarungan yang awalnya bersifat teritorial. Sekitar 30 ribu nyawa melayang dalam salah satu konflik paling berdarah yang tersisa sejak rontoknya Tembok Berlin dan Uni Soviet.

Dinding toilet dipenuhi pelat nomor dari mobil curian selama perang.

Francesco Alesi, fotografer asal Roma, bertamu ke negara yang luasnya setara Belitung itu, guna memotret realitas yang terbungkam oleh bisingnya muntahan peluru. “Kendati tidak eksis secara de jure, Nagorno-Karabakh secara de facto adalah sebuah komunitas berisi 140 ribu orang yang lebih peduli dengan hidup keseharian ketimbang memusingkan pengakuan legal atas negara mereka,” ujarnya.

Hingga kini, Nagorno-Karabakh masih terjepit di antara sengitnya argumen politik di meja perundingan. Meski gencatan senjata sudah diteken pada 1994, letupan senapan masih kerap terdengar. Pemerintah Armenia sempat hendak membuka bandara di Nagorno-Karabakh, tapi Azerbaijan meresponsnya dengan ancaman bakal menembak jatuh tiap pesawat yang akan mendarat di sana.

“Reportase saya,” kata Francesco, “mencoba menceritakan kehidupan di sebuah negara yang tidak eksis di mata dunia, sekaligus menunjukkan bagaimana warga di sana, walau harus menanggung konsekuensi perang dan kemiskinan, masih bisa hidup bermartabat.” Masihkah layak menukar kedamaian demi status? Hari ini, bagi penduduk Nagorno-Karabakh, kedamaian telah menjadi mimpi tertinggi dari kemerdekaan—mimpi yang tak layak dikorbankan demi mengejar legitimasi internasional.

Seorang joki cilik bersiap mengikuti pacuan keledai di Vank, sisi utara Karabakh.

Dipublikasikan perdana di majalah DestinAsian Indonesia edisi Jan/Feb 2014. (“Limbo Kaukasus”)

istana presiden paspor penduduk halo trust bus alun alun
Paspor penduduk tak diakui dunia karena status negaranya. Bila ingin bepergian ke luar negeri, penduduk harus menggunakan paspor dari Armenia.