Pesisir Pulau Buru, tempat penampungan orang-orang komunis atau dicap komunis pada masa Orde Baru.

Oleh Fatris MF
Foto oleh Yoppy Pieter

Hampir setengah abad silam, Namlea hanyalah dusun yang sunyi, hening, seolah habis digerayangi perompak. “Tak tampak seorang pun di Namlea. Seperti dusun—kalau menggunakan ekspresi Melayu lama—sedang dikalahkan garuda,“ tulis Pramoedya Ananta Toer dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu.

Di dusun pesisir itulah ratusan orang dibuang. Kaum komunis, atau yang dicap komunis, mendarat di pantainya dengan sebuah kapal besar pada 1969. Di pelabuhannya, Pram berlabuh sebagai tapol bersama ratusan orang lainnya. Sosoknya pesakitan berwajah pucat dan berpipi tirus. Sebentar lagi, saya akan merapat di pelabuhan yang sama.

Angin barat bertiup, mengempas feri yang membawa saya dari Ambon. Ombak di Laut Banda sedang mengamuk. Hati saya kecut memandang gulungan air. Laut ini juga yang dulu hampir mengaramkan kapal berkarat ADRI XV yang mengangkut Pram dan 800 narapidana lainnya. Kini, Namlea ramai dan sibuk bak sebuah kota kecil. Ketika kapal saya mendarat, pelabuhannya menyambut dengan cahaya suar yang semarak, lampu-lampu yang melambai-lambai di langit subuh. Para penumpang turun dengan mengangkut buntalan-buntalan dagangan. Mobil-mobil mewah keluar beriringan dari lambung kapal. Koridor pelabuhan dijejali barang yang menggunung. Buru memasok mayoritas kebutuhannya dari Ambon.

Kiri-Kanan: Pekerja memetik kelapa untuk kemudian diolah jadi kopra; Buah-buah kelapa hasil kebun.

Saya menginap di sebuah hotel yang dihuni para bidadari pesolek. Barang sebentar, pintu kamar saya diketuk perempuan bertubuh sintal dan beraroma wangi. Niatnya sederhana: menawarkan jasa pijat yang menggiurkan. Tentu saja, tidak gratis. “Itu harga su kasih murah, kakak,” seorang perempuan berkata dengan dialek lemah gemulai yang dipaksakan. “Itu tidak sampai satu gram emas, toh?” “Tapi saya bukan penambang,” kata saya menimpali. Perempuan itu berlalu, namun tak berapa lama, perempuan sintal lainnya mengetuk dan menawarkan jasa serupa. Namlea, pintu gerbang Buru, mencegah saya tertidur di malam pertama.

Selamat datang di Buru, “a happy land somewhere,” tulis Pram dengan nada satir ketika pertama kali menjejakkan kakinya di pulau kaum buangan yang sekarang sibuk bersolek ini—sebuah transisi yang dipicu oleh penemuan emas tiga tahun silam. Seperti kata wanita penggoda di hotel, emas memang telah menjadi ukuran untuk banyak hal. Kilaunya telah mengubah drastis pamor pulau dengan sejarah kelam ini.

Logam mulia pula yang membiayai pembangunan masif di sini. Buru yang kelam barangkali hanya tersimpan dalam catatan Pram. Di Namlea, jalan aspal mulus terentang. Saat berkendara, saya bersisian dengan mobil-mobil mewah yang dikendarai sopir dengan kemampuan mengemudi yang mencemaskan. Beberapa kali saya hampir diseruduk. Di kiri dan kanan jalan, kontraktor sibuk mengerek rumah-rumah besar. Sebagian telah rampung. Warna atap dan dindingnya menohok. Sejumlah pusat perbelanjaan berdiri jemawa. Hotel tumbuh seperti cendawan di musim hujan.

Kiri-Kanan: Datang ke Pulau Buru demi menyusul suaminya yang sempat berstatus tapol, Lasinem memutuskan menetap di sini; Tiang-tiang salib menjadi penanda area yang dihuni mayoritas warga Nasrani.

Dari Namlea, saya berkendara ke Kecamatan Waeapo, wilayah pengasingan orang-orang buangan pasca-Gestapu. Waeapo berjarak sejam berkendara ke utara Namlea. Dari atas kendaraan yang melaju kencang, sejauh mata memandang tampak perbukitan yang ditumbuhi kayu putih dan merbau.

Inrehab. Begitu pemerintah menyebut wilayah pengasingan di Waeapo. Sedangkan masyarakat setempat menjulukinya “unit.” Di sinilah para tapol dulu meneroka belukar, menggali saluran irigasi, menciptakan lahan-lahan pertanian. Berkah kerja keras mereka barangkali kian terasa sekarang: Buru menjadi salah satu pemasok utama beras untuk Maluku.

Seekor nuri merah melintas di hadapan saya. Kicauannya bergema dalam sunyi. Saya kini tiba di Desa Savana Jaya, masih bagian dari “unit.” Desa dengan rumah-rumah kayu tua yang berjejer rapi. Di tengahnya ada gedung kesenian tua yang berlantai tanah. Di sisi lainnya, sebuah gereja, dengan tiang menghitam dan dinding compang-camping.

Sapi mencari makan di lereng bukit. Terutama bagi pendatang, beternak adalah salah satu sumber nafkah populer di Pulau Buru.

“Di sinilah kami bekerja di bawah moncong bedil,” kata Senen mengejutkan saya. Senen berbeda dari koleganya, Pram, yang melahirkan beberapa buku, termasuk Tetralogi Pulau Buru yang terkenal itu. Senen juga berbeda dari tokoh intelek Dokter Bhisma dalam novel Amba karya Laksmi Pamuntjak. Senen hanyalah seorang buta huruf, yang hingga saat ini masih saja bertanya-tanya: kenapa dia sampai dikirim ke sini? Tapi dia tidak sendiri. Ratusan atau mungkin ribuan orang hidup dengan dihantui tanda tanya yang sama.

Siang ini, hujan turun dengan tergesa. Bersama kawanan sapi dan kambing, saya berteduh di bawah atap gedung kesenian hasil karya kaum buangan, seraya membayangkan lakon-lakon wayang yang dimainkan para tapol dari Jawa. “Beginilah keadaan kami, tidak ada lagi kesenian yang dipentaskan di sini,“ kata Solihin, berusaha membuka obrolan. Lelaki sepuh itu bercerita tentang masa lalu, lalu mengajak saya singgah di rumahnya yang berjarak hanya beberapa meter dari gedung kesenian.

Di rumah berdinding papan lusuh, Solihin meniup seruling bambu. Saya diminta menyimak alunan nada yang memicu lena. Setelah itu kami bercerita, karena hanya itu yang bisa dilakukan dua orang dengan usia dan masa lalu yang berjarak. Dia seorang seniman panggung, yang ketika itu berafiliasi dengan Lekra—institusi yang dianggap bernaung di bawah panji PKI. Ketika revolusi meletus, Solihin ditangkap, dituduh pengkhianat bangsa, lalu dibuang.

Kiri-Kanan: Seorang pria lokal yang hidup berdampingan dengan kaum pendatang, tak seperti banyak saudaranya yang memilih tinggal di pedalaman; Sirih pinang digemari penduduk pulau.

Pada 1979, para tapol Buru, termasuk Solihin, dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi dunia saat itu sudah berubah. Tapol bukan cuma mudik, tapi memasuki “peradaban baru”: sebuah negara yang tengah fobia pada ajaran komunis. Begitu fobia hingga cap tapol dilekatkan pula pada keluarga mereka. “Anak saya tidak mengakui saya sebagai bapaknya,” gerutu Solihin.

Tidak tahan hidup di tengah lingkungan sosial yang menatap miring, Solihin, Senen, dan puluhan tapol lainnya, kembali ke Buru. “Saya malu kalau di kampung,” kata Solihin dengan nada lunak dan datar, sedatar Savana Jaya dengan sawah-sawahnya yang luas membentang. Sekarang, ketika usia tua menggerogotinya, Solihin masih bersikukuh mengajar.

Di sekolah-sekolah, pria renta itu diminta menjadi guru honorer untuk mengajar bidang studi kesenian. “Buru inilah kampung saya. Di sini saya mendidik orang-orang, di sini saya merasa berharga. Suku Alifuru yang pertama-tama jadi sarjana adalah murid kami,” kenangnya bangga.

Kiri-Kanan: Perahu tertambat di pantai dengan latar kapal penumpang; Seorang anak bermain di pantai.

Seorang nenek tergopoh-gopoh minta maaf karena tak sanggup menyediakan minuman. Istri Solihin adalah seorang guru agama asal Bandung, yang dikirim ke sini dua tahun setelah suaminya ditahan. Ingatan saya lalu terbang ke perempuan-perempuan yang jauh lebih dulu diangkut ke Buru. Kala itu, Perang Pasifik berkobar dan Buru dipilih sebagai salah satu sentra pertahanan tentara Nippon. Di pulau kelam ini, puluhan perempuan cantik dipaksa menjadi jugun ianfu. Awalnya didatangkan dari berbagai daerah untuk disekolahkan ke Jepang, mereka justru bernasib tragis sebagai Tawanan sekaligus budak seks.

Setelah perang berakhir, para gadis remaja itu ditinggalkan Jepang begitu saja di pulau yang luas wilayahnya hampir dua kali Bali ini. Di tengahnya ada Danau Rana, sebuah danau sakral yang tak terpindai Google Map. Sebuah danau yang dikelilingi perbukitan tempat bermukimnya Bupolo, suku pedalaman yang kemudian disebut dengan konotasi negatif Alifuru. Jugun ianfu yang tidak tahu jalan pulang memilih menikah dengan pria Bupolo. Bukan keputusan yang mudah. Suku Bupolo menganut tradisi purba berburu kepala.

Indonesia kemudian merdeka, pembangunan menjadi panglima, dan Buru terlupakan. Namun, beberapa tahun setelah revolusi berdarah 1965, sosok Buru kembali mengemuka. Ke pulau inilah Pemerintah Orde Baru mengirimkan “orang-orang merah” dengan kapal-kapal besar.