Oleh Rachel Will
Foto oleh Dimas Anggakara
[dropcap type=”default”]B[/dropcap]utuh waktu yang lama bagi kami meyakinkan sopir taksi untuk membawa kami ke Kampong Buangkok. “Kampong Buangkok? So far, lah!” ujar beberapa dari mereka sebelum akhirnya kami berhasil mendapat seorang sopir yang mau mengantar kami. Di dalam taksi kami hanya diam. Mobil menyusuri jalanan tol menuju pinggir kota. Jaraknya kurang lebih 14 kilometer dari pusat kota.
“Anda yakin ingin ke sana?”, tanyanya setengah tak percaya. “Tak banyak orang di sini tahu tentang keberadaan Kampong Buangkok.”
Taksi sudah dekat dengan tujuan, namun nyatanya dia juga tak begitu tahu tentang destinasi yang kami inginkan. Setelah beberapa kali tersesat, akhirnya kami menemukan jalan cupet dengan pepohonan yang rindang.
***
Kampong Lorong Buangkok, atau lebih dikenal sebagai Kampung Terakhir di Singapura, luasnya tiga kali lapangan bola dan terletak di wilayah timur laut. Dalam bahasa Melayu, “kampong” berarti desa, sedangkan “buangkok” berarti bersatu. Sejarahnya kampung ini dimulai pada 1956 ketika Singapura masih di bawah koloni Inggris. Sng Teow Koon, seorang tabib Cina membeli tanah tersebut kemudian menyewakannya pada warga keturunan Tionghoa dan Melayu yang bersatu setelah kerusuhan pada tahun 1960-an.
Hingga kini, masih banyak keluarga multi ras tersebut yang mendiami wilayah itu. Mulai dari Mui Hong, putri bungsu penjual obat asli Cina hingga Awe Bin Ludin yang telah mendiami kampung itu sejak pertama berdiri. Mereka memilih untuk tinggal di sini, menolak ikut 82 persen penduduk Singapura yang tinggal di rumah-rumah susun pemerintah.
Pertama kali menjejakkan kaki di sini, kesan ramah dan sejuk langsung menyapa. Jauh dari kesan sibuk jalanan Singapura. Sesekali terdengar kicau burung peliharaan Bin Ludin ataupun obrolan-obrolan hangat dengan menggunakan bahasa Hokkien dan Melayu dari dalam rumah. Meskipun menjadi langganan banjir, mereka tetap mempertahankan bentuk rumahnya. Setelah melakukan tur singkat, kami mampir ke rumah Bin Ludin. Dia menerima kami di rumahnya yang nyaman.
Saat itu Ramadan ketika kami berkunjung ke sana. Para wanita terlihat sibuk menyiapkan hidangan buka puasa. Setelah melihat-lihat seisi rumah, kami duduk di dekat dapur bersama Sabri, cucu termuda Bin Ludin yang siap menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan kami. Obrolan mengalir hingga akhirnya saya menanyakan pertanyaan yang cukup serius. “Apa yang terjadi ketika pemerintah mengambil alih lahan ini?” Pertanyaan tersebut dijawab dengan canda oleh Bin Ludin. “Mereka masih belum menyuruh kami pindah,” ujarnya santai.>>>
Sebenarnya pertanyaan yang sama sempat kami utarakan ke Sabri. Namun tampaknya dia menanggapi hal tersebut tanpa kekhawatiran. “Ya berarti nanti kami harus pindah,” katanya.
Kampung ini telah diambil alih oleh pemerintah sejak 2009, namun hingga sekarang belum ada tindakan. Rencananya di atas lahan tersebut akan dibangun permukiman. Hal yang lebih mendatangkan uang. Bayangkan saja, apartemen-apartemen yang berdiri di dekat Buangkok sudah mematok harga mulai $330 per bulan. Cukup jomplang dengan tarif sewa di Buangkok yang hanya $2 per bulan. Harga yang relatif sama semenjak kampung tersebut berdiri. Menariknya, 28 warga di Kampong Buangkok seakan tak tersentuh. Berbeda dengan kampung-kampung di sekitarnya yang kini sudah berubah menjadi rumah susun atau apartemen.
Ketika kami menyinggung tentang rumah kepada nenek Sabri, dia menjawab, “Dulunya banyak rumah di sini. Rumah ini merupakan rumah orisinal yang berhasil bertahan di wilayah ini. Banyak sekali kenangan tentang rumah ini. Saya masih ingat wilayah ini sering terkena banjir, namun kini sudah jarang.” Pandangannya menerawang ke arah dapur. Sepertinya pikirannya sedang terlempar ke masa lalu.
Kami pun menanyakan apakah keluarganya kelak akan melakukan protes bila dilakukan penggusuran dia mengangkat bahunya dan menjawab, “Warga sini tak akan berani melawan karena mereka harus mengikuti aturan.”
Dari rumahnya, Sabri membawa kami untuk menemui Mui Hong, putri dari tuan tanah yang kini bertanggung jawab atas sewa para warga. Alih-alih mengetok pintunya, Sabri ternyata langsung memanggil nama Mui Hong dari pagar depan. “Sepertinya dia tidak ada di rumah,” seru Sabri. Kami berjalan kembali ke kampung, ketika Mui Hong muncul dari sisi berlawanan. Sabri buru-buru menghampirinya dan memperkenalkan kami. Namun, Hong tak seramah Sabri. Wawancara yang kami lakukan dalam bahasa Indonesia dan Melayu sering tidak sesuai harapan kami. Rekamannya terlalu membingungkan untuk didengarkan—apalagi ditulis. Hong mungkin terganggu atas kehadiran kami, dan sepertinya hal tersebut cukup wajar. Saya membayangkan berapa banyak turis asing yang bertandang ke kampung tersebut mengharapkan sebuah perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Sejak ancaman penggusuran menyeruak di 2009, media massa raksasa seperti New York Times hingga Lonely Planet menulis tentang kampung tersebut.
“Ini tanah milik pribadi, bukan milik pemerintah,” Mui Hong memulai ceritanya. “Saya sudah hidup di sini selama 58 tahun dan ayah saya membeli tanah ini pada 1956. Orang-orang mengontrak rumah dan membayar pada saya. Harganya antara 6,5-30 ringgit ($2-10). Jadi ini tanah milik pribadi.”
“Apakah Anda yakin pemerintah akan membeli tanah Anda,” tanya fotografer saya.
“Entahlah, saya tinggal menunggu suratnya,” ujarnya lalu terdiam sejenak. “Jika [pemerintah] ingin membeli tanah ini, mereka harus mengirim surat. Lalu kita bisa bertemu dan membicarakan semuanya.”
“Lalu jika pemerintah membeli wilayah ini, apakah Anda yakin para warga akan dipindah ke apartemen atau mereka hanya membelinya?”
“Saya pikir tak bakalan ada yang namanya relokasi,” jawab Mui Hang datar, sekaligus menandai keinginannya untuk menyudahi wawancara ini. Tiba-tiba dia menunjuk seorang warga yang sedang berjalan. “Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dia bisa berbahasa Inggris,” ujarnya sambil tersenyum dan meninggalkan kami.
>>>
Untuk Mui Hong dan warga lainnya, mereka sudah berhenti bertanya-tanya kapan akan digusur. Namun pertanyaan yang lebih memenuhi kepala mereka adalah kapan mereka bisa hidup normal kembali. Selama empat tahun, mereka telah dihantui oleh penggusuran tanpa adanya kejelasan mengenai masa depan mereka. Selama empat tahun pula kampung ini sudah masuk dalam peta budaya Singapura dan tiap harinya ada saja yang mengunjungi tempat ini.
Ketika hari sudah mulai siang, kami memutuskan untuk kembali ke rumah Bin Ludin. Seperti Mui Hong, tatapan Bin Ludin menyimpan banyak cerita namun enggan untuk diungkapkan. Namun siang ini, dia melunak dan mulai membuka diri pada kami. Dia mengaku sudah lelah dijadikan obyek tontonan turis maupun jurnalis asing yang datang ke kampungnya tanpa memberikan solusi apa-apa. Kali ini bukan saya yang mencoba memasuki hidupnya, tapi dia yang mengajak saya untuk merasakan deritanya.
Dia juga bersedia diabadikan dengan senyumnya yang berwibawa. Keluguan dan kecintaannya pada keluarga yang membuat saya mampu merasakan hidupnya. Dia juga mengundang saya untuk merayakan Idul Fitri dengan keluarganya, namun saya dengan sopan menolaknya. Sebelum kami menerbitkan artikel ini, kami menghubungi nomor telepon Sabri namun tak ada jawaban. Surat elektronik yang kami kirimkan pun mendapat perlakuan serupa. Kami telah mencoba beberapa cara, tapi kampung tersebut seperti hilang ditelan tanah. Meskipun kini status Kampung Buangkok masih belum jelas, mungkin hal yang terbaik bagi komunitas tersebut untuk tetap tak tersentuh dari luar.