post

Majalah travel premium berbahasa Indonesia pertama

DestinAsian Indonesia

[dropcap type=&#8221;default&#8221;]P[/dropcap]emerintah Islandia berniat untuk mengesahkan undang-undang yang membatasi penginapan-penginapan tak resmi, seperti Airbnb. Seperti dilansir dari The Guardian, rancangan undang-undang yang telah sampai di tahap legislatif tersebut berisi tentang pembatasan kuota penyewaan tiap rumah menjadi 90 hari per tahun. Jika lebih dari batas tersebut maka pemilik rumah wajib membayar pajak usaha.
Pembatasan itu dilakukan akibat membeludaknya jumlah warga yang menyewakan rumahnya ke turis. Menurut sebuah data, dalam setahun jumlah rumah yang didaftarkan di situs rental rumah seperti Airbnb meroket hingga 124 persen. Saking banyaknya, di sepanjang jalan pusat kota saja ada sekitar 100 apartemen yang siap disewa turis. Imbasnya, harga properti di Reykjavík melonjak serta minimnya ketersediaan sewa rumah jangka panjang. Selain itu, pemberlakuan peraturan ini juga dimaksudkan untuk membatasi jumlah turis ke Islandia.
Sejak meledaknya <a href="http://destinasian.co.id/4-tempat-menikmati-aurora-borealis/" target="_blank" rel="noopener">pesona Aurora Borealis</a> serta serial Games of Thrones beberapa tahun belakangan ini, Islandia berubah menjadi salah satu destinasi liburan impian turis dunia. Pada 2015 tercatat jumlah wisatawan yang masuk ke negara Skandinavia tersebut mencapai satu juta jiwa. Sedangkan tahun ini diramalkan angkanya bisa menyentuh 1,6 juta atau naik sekitar 29 persen. Jumlah yang tidak bisa ditampung oleh hotel-hotel resmi yang tersebar di negara berpenduduk 335.000 jiwa ini.
Ini bukan pertama kalinya peraturan tentang penginapan “illegal” diberlakukan. Pada April 2016, pemerintah mewajibkan pemilik unit apartemen untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari tetangganya sebelum menyewakan kamarnya.

Airbnb Mulai Dibatasi di Islandia