Keindahan Pulau Bangka yang Terancam

Pulau Bangka berada di persimpangan nasib dalam pertarungan sengit antara pendukung konservasi dan eksploitasi. Kaka Slank ikut angkat bicara.

Bukit yang menjadi hutan adat milik masyarakat Pulau Bangka. Lokasi ini terancam penambangan bijih besi.

Teks & foto oleh Michael Eko Hardianto

Bukit-bukit bergandengan tangan di ufuk horizon. Angin berembus di atas laut pirus, berkesiur di antara dedaunan. Bangka seperti serpihan surga di kartu pos, tapi apa yang terlihat tak selalu semanis kenyataan. Pulau di sisi timur laut Sulawesi ini sebenarnya tengah hidup dalam mimpi buruk. Mimpi yang tak berkesudahan selama tujuh tahun.

“Saya bingung, bagaimana mungkin perusahaan tambang di sini masih beroperasi, sementara keputusan Mahkamah Agung sudah menyatakan izinnya menyalahi aturan,” Tommy, pria kelahiran Desa Lihunu, menumpahkan kekecewaannya. Angin masih menderu, meniupkan sepenggal cerita lirih tentang sebuah pulau yang tengah terancam.

Tommy tidak sendirian dalam gundahnya. Mayoritas warga Bangka dan pulau-pulau tetangga sudah lama cemas akan kehadiran PT. Mikgro Metal Perdana (MMP), perusahaan asing di bidang pertambangan bijih besi. Kisahnya dimulai pada 2008 saat MMP mengantongi izin usaha dari Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal. Lahan eksplorasinya mencapai 1.300 hektare. Dua tahun berselang, luasnya bertambah menjadi 2.000 hektare—kira-kira separuh luas Bangka.

Keindahan laut Bangka masih menarik bagi wisatawan.

MMP memulai aktivitasnya pada 2010. Kehadirannya memicu polemik dan membelah masyarakat. Tiga desa di Bangka—Kahuku, Lihunu, dan Libas—menolak tambang. Sementara Ehe menjadi satu-satunya desa yang mayoritas warganya memberi lampu hijau. Pihak yang pro menganggap tambang bakal mendatangkan kemakmuran. Sedangkan kelompok yang kontra menilai bisnis itu hanya akan merusak ekosistem yang selama ini menghidupi warga. Hampir seluruh warga menyandarkan nasib pada alam, baik sebagai petani, nelayan, maupun pekerja di sektor ekowisata. Tanah dan laut adalah entitas penting dalam hidup mereka.

Di Kahuku, sebuah desa yang dibingkai laut bergradasi, Merti Mais Katulung memaparkan perjuangan warga dalam menolak tambang. September 2013, ketika alat-alat berat dibawa ke pantai, warga Bangka dan dua pulau tetangga bergerombol menentang kedatangan kapal yang dijaga aparat. Merti masih ingat bagaimana ibu-ibu Kahuku mencopot pakaian, lalu berdiri bugil di barisan depan hingga melahirkan nude beach pertama di Indonesia yang mengusung misi konservasi. “Kalau laki-laki saling baku hadap, bisa terjadi pembunuhan. Kalau torang perempuan yang maju, mereka kan malu lawan perempuan,” ucap seorang ibu yang terlibat dalam aksi nekat tersebut.

Resistensi tak cuma berlangsung di pesisir, tapi juga merambah jalur hukum. Pada 2011, warga menggugat izin eksplorasi ke PTUN Manado. Usaha itu kandas. Tuntutan mereka ditolak. Enggan menyerah, warga naik banding ke PTUN Makassar dan kali ini berhasil menang. Duet Pemkab Minahasa Utara dan MMP sebenarnya sempat melawan di tingkat MA, namun hakim tetap memihak warga.

Penunjuk arah mata angin berbentuk ikan di atap sebuah gereja di Desa Lihunu.

Sayangnya, senyum warga hanya merekah sejenak. Seolah tak menggubris vonis hakim, pada 17 Juli 2014 Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral yang kala itu dipimpin oleh Jero Wacik justru mengeluarkan izin tahap operasi kepada MMP. Meradang terhadap keputusan pemerintah, masyarakat kembali berjuang di meja pengadilan. Bersama para aktivis, mereka menggugat surat Jero Wacik ke PTUN Jakarta. (Saya sudah menghubungi pihak MMP untuk meminta konfirmasi, namun mereka tidak merespons).

Berpegang pada vonis hakim, warga beranggapan penambangan harusnya dihentikan. Tapi fakta lapangan justru sebaliknya. Tommy, Merti, dan para tetangga mereka mendapati MMP ternyata masih beroperasi. Perusahaan ini mereklamasi kawasan bakau dan pantai, lalu menyulapnya menjadi lokasi penampungan alat-alat berat. Padahal zona tersebut merupakan habitat karang dan ikan yang menjadi sumber kehidupan nelayan.

Perlawanan lalu mengeras, juga meluas. Gema protes warga menjalar hingga ke luar pulau, termasuk ke Jakarta. Kaka, vokalis grup musik Slank yang juga penghobi selam, ikut terlibat dalam aksi. Isu yang tadinya bersifat lokal ini pun memasuki panggung nasional. Pertarungan memasuki babak baru, tapi, kali ini, Bangka tidak sendirian.

Gradasi warna permukaan laut yang menjadi penanda kontur pesisir Pulau Bangka yang berbentuk lereng.

Kaka mengenal Bangka saat menyelam di Sulawesi Utara pada 2013. Saat itulah dia mendapat informasi tentang MMP. “Saya sangat tidak rela perkenalan saya dengan Bangka akan berumur sebentar. Keindahan pulau dan bawah lautnya, juga tradisi dan keramahan warga pulau, akan punah kalau kita membiarkan Bangka berjuang sendiri,” ujar Kaka.

Bersama teman-teman pencinta alam, Kaka melancarkan mobilisasi protes melalui jaringan maya. Mereka memproduksi video kampanye dan menulis petisi yang kemudian diunggah ke Change.org. Gerakan itu bergaung kencang. Lebih dari 22.000 orang meneken petisi daring mereka. Seiring itu, lobi-lobi politik tingkat tinggi digencarkan. Akhir tahun lalu di Jakarta, Kaka bersama perwakilan warga Bangka menemui Badrodin Haiti yang waktu itu masih menjabat Wakil Kepala Polri.

“Waktu itu kami berencana curhat dan mengadukan masalah Bangka,” kenang Kaka tentang pertemuan itu. “Perusahaan tambang asing semakin kuat di atas pulau, karena dilindungi oleh polisi di wilayah tersebut. Pada saat itu Wakapolri langsung menelepon Kapolda Sulawesi Utara di depan kami semua. Memang belum terjadi kesimpulan apa-apa.” >>

Comments